Demokrasi Iran

A.   PENDAHULUAN

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang.Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan).Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratía) "kekuasaan rakyat",yang dibentuk dari kata δῆμος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (Kratos) "kekuasaan", merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM.

Berbicara mengenai demokrasi adalah memburaskan (memperbincangkan) tentang kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab.Ia adalah sistem manajemen kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia.Pelaku utama demokrasi adalah kita semua, setiap orang yang selama ini selalu diatasnamakan namun tak pernah ikut menentukan.Menjaga proses demokratisasi adalah memahami secara benar hak-hak yang kita miliki, menjaga hak-hak itu agar siapapun menghormatinya, melawan siapapun yang berusaha melanggar hak-hak itu.Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang (people rule), dan di dalam sistem politik yang demokratis warga mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan di dunia publik.Sedang demokrasi adalah keputusan berdasarkan suara terbanyak.Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis. Bagi Gus Dur, landasan demokrasi adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia ingini.Jadi masalah keadilan menjadi penting, dalam arti dia mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi harus dihormati haknya dan harus diberi peluang dan kemudahan serta pertolongan untuk mencapai itu.

Setiap prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam suatu konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi."Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah^.

1. Kedaulatan rakyat;

1. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;

1. Kekuasaan mayoritas;

1. Hak-hak minoritas;

1. Jaminan hak asasi manusia;

1. Pemilihan yang bebas dan jujur;

1. Persamaan di depan hukum;

1. Proses hukum yang wajar;

1. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;

1. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;

1. Nilai-nilai tolerensi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).

1. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.

1. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.

1. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

Istilah demokrasi diperkenalkan kali pertama oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan banyak orang (rakyat).Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia^.Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut.

B.   TATANAN STRUKTUR NEGARA REPUBLIK ISLAM IRAN

Sebelum membahas lebih jauh mengenai masalah-masalah Demokrasi yang ada di Negara  Berkembang yang terletak di Timur Tengah yang mana kami mengambil Sampel Negara Republik Islam Iran maka kami akan menjelaskan sedikit banyaknya mengenai tatanan structural Pemerintah dan Politik dari Negara RI Iran.

Iran adalah salah satu di antara anggota pendiri PBB dan juga kepada OKI dan juga GNB. Sistem politik di Iran berasaskan konstitusi yang dinamakan "Qanun-e Asasi" (Undang-undang Dasar)

1.    Pemimpin Agung

Pemimpin Agung Iran bertanggung jawab terhadap "kebijakan-kebijakan umum Republik Islam Iran". Ia juga merupakan ketua pasukan bersenjata dan badan intelijen Iran dan mempunyai kuasa mutlak untuk menyatakan perang. Ketua kehakiman, stasiun radio dan rangkaian televisi, ketua polisi dan tentara dan enam dari dua belas anggota Majelis Wali Iran juga dilantik oleh Pemimpin Agung. Majelis Ahli bertanggung jawab memilih dan juga memecat Pemimpin Agung atas justifikasi kelayakan dan popularitas individu itu. Majelis ini juga bertanggung jawab memantau tugasan Pemimpin Agung.

2.    Eksekutif

Orang kedua terpenting dalam Republik Islam Iran adalah presiden. Setiap presiden dipilih melalui pemilihan umum dan akan memerintah Iran selama empat tahun. Setiap calon presiden mesti mendapat persetujuan dari Majelis Wali Iran sebelum pemilu dilaksanakan agar mereka 'serasi' dengan gagasan negara Islam. Tanggung jawab presiden adalah memastikan konstitusi negara diikuti dan juga mempraktikkan kekuasaan eksekutif. Tetapi presiden tidak berkuasa atas perkara-perkara yang di bawah kekuasaan Pemimpin Agung.Presiden melantik dan mengepalai Kabinet Iran, dan berkuasa membuat keputusan mengenai administrasi negara. Terdapat delapan wakil presiden dan dua puluh satu menteri yang ikut serta membantu presiden dalam administrasi, dan mereka semua mesti mendapat persetujuan badan perundangan. Tidak seperti negara-negara lain, cabang eksekutif tidak memiliki kekuasaan dalam pasukan bersenjata, tetapi presiden Iran berkuasa melantik Menteri Pertahanan dan Intelijen dan harus mendapat persetujuan Pemimpin Agung dan badan perundangan.

3.    Majelis Wali

Majlis Wali Iran mempunyai dua belas ahli undang-undang, dan enam dari mereka dilantik oleh Pemimpin Agung. Ketua Kehakiman akan mencadangkan enam aanggota selebihnya dan mereka akan dilantik secara resmi oleh parlemen Iran atau Majles. Majelis ini akan menafsirkan konstitusi dan mempunyai hak veto untuk keputusan dan keanggotaan parlemen Iran. Jikalau terdapat undang-undang yang tidak sesuai dengan hukum syariah, maka akan dirujuk kembali oleh parlemen.

4.     Majelis Kebijaksanaan

Majelis Kebijaksanaan berkuasa untuk menyelesaikan konflik antara parlemen dengan Majelis Wali Iran. Badan ini juga turut menjadi penasihat Pemimpin Agung.

5.     Parlemen

Majles-e Shura-ye Eslami (Majlis Perundingan Islam) mempunyai 290 anggota yang dilantik dan akan bertugas selama empat tahun. Semua calon Majles dan ahli undang-undang dari parlemen haruslah mendapat persetujuan Majelis Wali.

6.    Kehakiman

Pemimpin Agung akan melantik ketua kehakiman Iran, dan ia pula akan melantik Mahkamah Agung dan juga ketua penuntut umum. Terdapat beberapa jenis mahkamah di Iran termasuk mahkamah umum yang bertanggung jawab atas kasus-kasus umum dan kejahatan. Terdapat juga "Mahkamah Revolusi" yang mengadili beberapa kasus tertentu termasuk isu mengenai keselamatan negara.

7.    Majelis Ahli

Majelis Ahli yang bermusyawarah selama seminggu setiap tahun mempunyai 86 anggota yang ahli dalam ilmu-ilmu agama. Mereka diundi secara umum dan akan bertugas selama delapan tahun. Majelis ini akan menentukan kelayakan calon-calon presiden dan anggota parlemen. Majelis ini juga akan mengundi untuk jabatan Pemimpin Agung dan juga berkuasa untuk memecatnya.

8.    Dewan Kota Setempat

Majelis setempat akan dipilih secara umum untuk bertugas selama empat tahun di semua kota dan desa. Kekuasaan majelis ini luas, dari melantik pimpinan kota hinggal menjaga kepercayaan rakyat.

C.   KIAT-KIAT IRAN SEBAGAI NEGARA BERKEMBANG

Baiklah kami akan mencoba melihat kiat-kiat apa saja yg dilakukan Negara Iran dalam Peningkatan atau Eksistensi Negara terhadap Dunia Internasional. Seperti kita ketahui bahwa Laporan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) telah membuktikan "sifat alamiah" program nuklir Iran, demikian antara lain isi pernyataan yang dikeluarkan Jumat (22/2) oleh misi PBB di Iran. Laporan tersebut memperlihatkan bahwa semua masalah yang menonjol telah diselesaikan melalui "kerjasama kuat Iran dengan IAEA jauh melampaui kewajibannya dalam kesepakatan", katanya.

Itu membuktikan "tuduhan yang disampaikan terhadap program nuklir damai Iran oleh segelintir negara sepenuhnya telah catat dan tanpa dasar dan, pada gilirannya, semua tindakan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan mengenai ini kekurangan garis logis dan keabsahan ", katanya. Akibatnya ialah, "semua tuduhan yang dilontarkan oleh negara tertentu, dengan dalih apa yang disebut keprihatinan penyebaran, sepenuhnya tak berdasar", katanya.Menurut pernyataan tersebut, resolusi mengenai masalah yang menonjol telah menghapuskan tuduhan dan dalih paling mendasar bahwa program nuklir Iran mesti diserahkan kepada Dewan Keamanan.Sehingga dengan seiring digembor-gemborkannya isu Nuklir Iran maka Negara Mullah ini dipaksa untk melakukan beberapa hal termasuk diantaranya

1.    Menjalin kerjasama dengan Negara-Negara lain

Ketika Ali Bagheri, Deputi Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Republik Islam Iran Sabtu malam tiba di Damaskus, Suriah. Menurut laporan IRNA, di bandara internasional Damaskus, Sayid Ahmad Mousavi, Duta Besar Republik Islam untuk Suriah dan Ali Basal, Wakil Kantor Protokoler Departemen Luar Negeri Suriah menyambut Ali Bagheri.Bagheri menyebut tujuan dari lawatan dua harinya di Damaskus untuk memperkuat kerjasama strategis dua negara dan mengatakan, "Lawatan ini masih dalam kerangka lobi berkelanjutan Iran dan Suriah di pelbagai bidang."Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Iran ini menyebutkan bahwa dalam lawatan kali ini ia juga akan melakukan pertemuan dengan Bashar Assad, Presiden Suriah dan Walid Moallem, Menteri Luar Negeri Suriah.Pertemuan dengan para pemimpin faksi-faksi muqawama Palestina, termasuk Khaled Meshal, Ketua Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) dan Ramadan Abdullah Shallah, Sekjen Gerakan Jihad Islam Palestina merupakan program lain dari lawatan Bagheri ke Damaskus.

2.    Meluncurkan beberapa inovasi terbaru agar menarik minat Negara-negara yang ingin bekerjasama dengan Mereka

Iran akan meluncurkan satelit pengintai bernama Fajr dalam beberapa bulan ke depan. Hal itu diungkapkan Menteri Pertahanan Iran Ahmad Vahidi dalam satu laporan yang disiarkan kantor berita resmi IRNA, Sabtu (25/12). Vahidi mengatakan republik Islam juga akan menempatkan di angkasa pada saat yang sama sebuah satelit lainnya, Rasad 1 (Observasi), yang peluncurannya semula akan dilakukan Agustus 2010. "Iran sedang membangun satelit-satelit yang berbeda pada akhir tahun (Iran) (Maret 2011), satelit-sateit Fajr dan Rasad akan diluncurkan ke angkasa," kata menteri itu yang dikutip IRNA. Kantor berita itu melaporkan Fajr yang berarti Fajar adalah satu satelit pengintai yang beroperasi dengan menggunakan tenaga surya. "Satelit-satelit ini berbeda dari model-model sebelumnya. Mereka memiliki sistem bahan bakar yang lebih baik dan dapat berada di angkasa dalam waktu yang lebih lama," kata Vahidi. Ia mengatakan ia mengharapkan Rasad 1 akan diserahkan kepada kementerian komunikasi dan peluncuran akan dilakukan pada ulang tahun ke-32 revolusi Islam tahun 1979 yang jatuh pada 11 Februari 2011. Pada Februari 2009, Iran meluncurkan satelit pertama buatan dalam negeri, Omid yang berarti Harapan.

3.    Melakukan Revolusi ekonomi

Dimulainya implementasi Undang-Undang Subsidi Terarah yang disebut-sebut sebagai langkah awal menuju transformasi besar perekonomian Iran, belakangan ini santer dibicarakan di berbagai media. Presiden Republik Islam Iran Mahmoud Ahmadinejad dalam wawancara dengan Kanal 1 TV IRIB Sabtu lalu (18/12) mengumumkan secara resmi penerapan UU Subsidi Terarah. Pada tahap awal, implementasi UU tersebut akan dimulai dengan penyesuaian harga komoditas energi dan pencabutan subsidi di bidang energi. Proses itu akan dilanjutkan dengan penyesuaian harga barang di sektor-sektor lainnya secara bertahap. Sebagai ganti pencabutan subsidi, Pemerintah Iran memberikan bantuan tunai langsung kepada setiap warga sebesar 440 ribu rial atau sekitar 44 dolar per bulan. Lantaran begitu strategis dan berpengaruhnya implementasi UU Subsidi Terarah bagi kehidupan masyarakat Iran, kalangan media pun gencar memberitakan isu tersebut dan menyajikan beragam analisa para ekonom dari berbagai sudut pandang. Televisi BBC yang menyorot secara khusus isu tersebut, membedah kebijakan fenomenal yang diterapkan oleh Pemerintahan Ahmadinejad itu. BBC menilai, proyek subsidi terarah yang diterapkan di Iran dengan skala begitu masif itu sulit dicari bandingannya di dunia. Masih menurut BBC, pencabutan subsidi di bidang energi menyulut kekhawatiran banyak pihak. Akibat pencabutan itu, harga bensin pun melonjak dari 40 sen per liter menjadi 70 sen diikuti dengan kenaikan tarif dasar listrik dari 5 dolar per bulan menjadi 20 dolar. Tak ketinggalan, harga gas juga dipastikan melambung tinggi. Ironisnya di saat yang sama, BBC bersama media-media Barat lainnya selama 20 tahun terakhir ini kerap melontarkan pandangan para ekonom yang menekankan perlunya Iran menerapkan kebijakan harga yang "realistis". Media-media Barat bahkan menyebut implementasi UU Subsidi Terarah itu merupakan harapan besar pemerintah Iran periode-periode sebelumnya yang belum sanggup mereka realisasikan. Dan kini, harapan besar itu justru ditunaikan oleh Pemerintahan Ahmadinejad. Implementasi UU Subsidi Terarah yang dimulai dengan penyesuaian harga, merupakan langkah pertama memasuki tahap rasionalisasi harga secara real. Suatu langkah penting yang juga disepakati oleh banyak ekonom di Iran maupun di dunia. Ironisnya, kebijakan itu pun menjadi bahan propaganda media-media Barat untuk menyudutkan pemerintahan Iran. Sebagian pihak menilai, pencabutan subsidi merupakan imbas dari sengketa internal di tubuh pemerintahan Iran mengenai program nuklirnya. Sementara sebagian lagi menyebut penerapan subsidi terarah itu sebagai bukti bahwa Tehran kini tengah berada dalam kebuntuan akibat sanksi sepihak yang diterapkan AS dan sekutunya. Padahal jika memang benar bahwa perekonomian Iran didera krisis, tentu tidak tepat rasanya Tehran menerapkan transformasi ekonomi besar-besaran di saat negaranya dilanda krisis ekonomi seperti yang diklaim oleh sejumlah media Barat selama ini. Sebab sebagaimana yang dituturkan oleh banyak ekonom, proyek pencabutan subsidi hanya bisa diterapkan ketika didukung oleh fundament dan stabilitas ekonomi yang tangguh. Namun nyatanya, Iran mampu melakukannya bahkan di saat menjalani sanksi sekalipun.

D.   KESIMPULAN

Sehingga Ketika kami mengkaji beberapa hal didalam Negara Iran maka kami menyimpulkan bahwa Negara iran kini telah memasuki babak baru dalam artian mereka saat ini bisa dikatagorikan sebagai Negara maju.Mudah-mudahan degan pengkajian kita kali ini bisa menjadi wadah untk memperluas wacana berfikir dalam meningkatkan daya analisa kita melihat situasi di Negara-negara berkembang.mengingat yang kita kaji kali Ini adalah Negara Iran yang amat menentang Negara Barat yang pada awalnya Negara ini amat dekat dengan barat.